Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah kabupaten Klungkung
FGD dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024 di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait. FGD tersebut dimaksudkan dalam rangka identifikasi permasalahan, sasaran dan strategi pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Nusa Penida untuk penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pariwisata Nusa Penida Tahun 2025-2029.
Buku Panduan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (Buku Panduan PENA ASMARA) merupakan panduan yang didalamnya memuat jenis-jenis aspirasi masyarakat termasuk alur tata cara pengajuan aspirasi masyarakat. Panduan ini diharapkan bisa memberikan informasi yang memadai tentang tata cara pengajuan aspirasi masyarakat baik usulan Hibah, Bantuan Sosial, BKK Desa dan usulan Renja Perangkat Daerah. Buku panduan selengkapnya bisa diunduh … Baca Selengkapnya
Musrenbang kabupaten Klungkung dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala. Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Bupati Klungkung, Anggota Forkompinda, BPS, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Musrenbang Kabupaten merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka penyempurnaan … Baca Selengkapnya
Rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Efektivitas Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung. Kegiatan dimpimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan diikuti oleh 18 OPD yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tujuan kegiatan ini … Baca Selengkapnya
Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 diselenggarakan pada tanggal 16 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Bupati Klungkung dan diikuti oleh semua Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung serta Tim Kelitbangan Kabupaten Klungkung dan stakeholder terkait. Tujuan dari FKP Ranwal … Baca Selengkapnya
Kabupaten Klungkung meraih predikat Terbaik I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023. Penghargaan sebagai Terbaik I tersebut telah diraih sebanyak 3 kali berturut-turut sejak tahun 2021. Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan sebagai bentuk apresiasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah dan inovasi yang telah dilakukan. Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat … Baca Selengkapnya
Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Data Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020 – 2035 untuk Pengembangan Statistik Hayati dan Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023. Kependudukan merupakan salah satu modal dasar dalam mencapai Indonesia Emas 2045 dan proyeksi penduduk ditujukan untuk memperkirakan jumlah penduduk, struktur umur penduduk, distribusi penduduk antarwilayah, angka … Baca Selengkapnya
Pengukuran kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. Hasil penilaian survey ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pemberian layanan di masa … Baca Selengkapnya
Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah merupakan sebuah keharusan dalam suatu proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang didasarkan pada data tidak real time seringkali menyebabkan bias pada program dan kegiatan yang direncanakan, karena kondisi di lapangan sudah tidak dapat diperbandingkan lagi dengan data yang tersedia. Untuk menanggulangi hal tersebut sangat diperlukan inventarisasi data dan informasi … Baca Selengkapnya
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah ini. Berkembangnya tuntutan masyarakat agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik mendorong perubahan paradigma dan budaya kerja birokrasi menjadi birokrasi yang mampu mewujudkan target dan tujuan pembangunan secara efektif dan efisien serta akuntabel. Akuntabilitas pemerintah, khususnya pemerintah daerah ditunjukkan … Baca Selengkapnya